Gila! Minta Jatah Proyek Sebesar Rp5 Triliun Tanpa Proses Tender

 

Rekaman video yang memperlihatkan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan sejumlah orang berseragam putih yang tertulis Kadin Cilegon. Mereka berbicara dengan perwakilan manajemen dari China Chengda Engineering, kontraktor yang bekerja untuk PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak usaha dari PT Chandra Asri Group yang bergerak di sektor energi dan kimia.

 

JAKARTA, AJARDETIKS.COM -- Dugaan permintaan jatah proyek sebesar Rp5 triliun tanpa melalui proses tender atau lelang di Kota Cilegon, Provinsi Banten, viral di media sosial. Insiden ini menambah panjang insiden pemalakan di dunia usaha Indonesia. Apa dampaknya terhadap ekonomi Indonesia?

Seperti dilaporkan BBC yang dikutip alinianews.com, Kamis 15/5/2025, viral di media sosial mengenai video rekaman Kadin Cilegon meminta jatah proyek sebesar Rp5 triliun tanpa melalui tender telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memanggil para pihak yang terkait kejadian itu untuk mencari jalan keluar.

Pada Rabu (14/05), Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengumpulkan Gubernur Banten Andra Soni, Wali Kota Cilegon Robinsar, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular Chandra Asri Group Edi Rivai, serta Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Azis Syamsuddin di kantornya untuk membahas masalah yang viral di media sosial tersebut.

"Pertemuan ini memang diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi karena kami mendapat perintah dari Bapak Presiden dan Bapak Menteri (Rosan Roeslani) yang juga berada di luar untuk memfasilitasi terhadap kejadian insiden yang ada di wilayah Cilegon, terhadap investasi yang dilakukan oleh Chandra Asri Group dengan salah satu organisasi Kadin dalam hal ini, Kadin Cilegon," ungkap Todotua setelah menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, pada Rabu (14/05). (bbc/NAL)