JAKARTA, AJARDETIKS.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran akan tetap menjadi fokus pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran yang telah dilakukan akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran belanja di tahun depan.
"Kita masih akan terus memonitor berbagai langkah-langkah efisiensi dan dari hasil tersebut tentu nanti penyusunan APBN 2026 dengan menggunakan seluruh evaluasi tahun ini yang sudah dilakukan," ujar Sri Mulyani kepada awak media di Gedung DPR, Selasa (20/5).
Ia menjelaskan bahwa proses evaluasi terhadap kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) masih berlangsung dan akan menjadi dasar penting dalam menetapkan pagu anggaran tahun depan.
“Ini kan masih sekitar dua bulan lagi ya, jadi kinerja dari Kementerian Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk di dalam pertimbangan untuk penyusunan pagu dari anggaran APBN,” lanjutnya.
Dalam KEM-PPKF 2026, pemerintah menargetkan belanja negara pada kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani mengatakan, penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Program unggulan nasional juga terus didorong, termasuk penguatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat dan sekolah unggulan, pembangunan lumbung pangan, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan subsidi energi dan nonenergi juga terus disempurnakan dari sisi ketepatan sasaran, selaras dengan perbaikan akurasi data bagi program perlindungan sosial dan perbaikan mekanisme penyaluran bansos, termasuk penguatan perlinsos yang berbasis pemberdayaan.
Pemerintah juga memperbaiki sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif, perbaikan kualitas layanan publik, dan penguatan kemandirian daerah.
Hari-Hati Kelola Utang
Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji akan mengelola utang secara hati-hati dan prudent pada tahun 2026.
Hal ini dilakukan sejalan dengan strategi fiskal yang difokuskan pada penguatan daya tahan ekonomi, dan sekaligus menjaga keberlanjutan APBN.
"Menjaga defisit dan utang secara hati-hati dan prudent, meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, serta terus menjaga fiscal buffer dan fleksibilitas APBN," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).
Menkeu juga berjanji menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan dengan terus meningkatkan penerimaan negara baik dari sisi pajak, bea cukai, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Di samping itu, peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan negara termasuk BUMN dan Dana Tara terus dilakukan.
Adapun dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, pemerintah menetapkan target defisit fiskal pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
APBN April 2025 Mulai Surplus Rp4,3 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanaj Negara (APBN) hingga April 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp 4,3 triliun.
Ini berbeda jika dibandingkan dengan realisasi APBN 2025 pada periode Januari hingga Maret 2025 yang mengalami defisit.
"Realisasi APBN 2025 setelah mengalami defisit 3 bulan Januari hingga Maret, berturut-turut hingga Maret, pada bulan April mengalami turnaround atau perubahan. Bulan April, APBN mengalami surplus sebesar Rp 4,3 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).
Ia menyebut, surplus ini dikarenakan pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara. Tercatat, pendapatan negara hingga April 2025 mencapai Rp 810,5 triliun atau 27% dari target.
Sementara itu, belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 806,2 triliun atau 22,3% dari target.
Di sisi lain, keseimbangan primer surplus atau positif Rp 173,9 triliun dan posisi kas negara surplus Rp 283,6 triliun dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
"Hal ini menunjukkan di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal di dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan oleh rakyat," terang Menkeu. (kontan/NAL)
Social Header