Perjalanan Luar Negeri Pejabat Ketat di Anggaran, Boros di Lapangan

 

Oleh: YURNALDI, Pemimpin Redaksi ajardetiks.com

Pemerintah hari ini gencar menyerukan efisiensi anggaran. Setiap kegiatan diminta berorientasi pada hasil, bukan seremonial belaka. Namun ironisnya, di tengah semangat itu, masih banyak pejabat daerah—melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri melebihi durasi yang ditentukan. Akibatnya, pengeluaran negara membengkak, sementara hasil yang dibawa pulang kerap tak terdengar, apalagi terasa manfaatnya bagi rakyat.

Uang harian yang diterima dalam perjalanan luar negeri bukanlah angka kecil. Di beberapa negara, bisa mencapai jutaan rupiah per hari per orang. Bila perjalanan diperpanjang tanpa dasar yang kuat, pengeluaran negara pun ikut membengkak. Yang lebih mengkhawatirkan, ini sering dilakukan tanpa pengawasan ketat dan tak ada pelaporan terbuka kepada publik.

Padahal, perjalanan dinas luar negeri bukan jalan-jalan. Ia harus dimaknai sebagai investasi pengetahuan, kerja sama strategis, dan upaya peningkatan kapasitas. Namun dalam praktiknya, tak jarang justru berubah menjadi ajang rekreasi yang dibungkus jargon "studi tiru" atau "benchmarking".

Lebih buruk lagi, hasil dari perjalanan tersebut hampir tak pernah dipublikasikan. Laporan perjalanan, jika pun dibuat, hanya sampai di meja atasan atau arsip internal. Publik tidak pernah tahu apa yang dipelajari, bagaimana implementasinya, dan apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan manfaatnya.

Inilah paradoks pengelolaan anggaran publik: Ketika rakyat diminta berhemat dan negara menahan belanja untuk program strategis, sebagian pejabat justru menikmati fasilitas mewah tanpa pertanggungjawaban terbuka.

Sudah saatnya pemerintah—pusat maupun daerah—mengubah pola ini. Pertama, perjalanan luar negeri harus berbasis pada tujuan dan hasil yang jelas. Kedua, laporan perjalanan harus menjadi dokumen publik, bisa diakses oleh warga dan media. Ketiga, perlu sanksi administratif bagi OPD atau pejabat yang memperpanjang waktu tanpa alasan kuat.

Transparansi dan akuntabilitas bukan slogan, tapi kewajiban. Jika pemerintah serius ingin memperkuat kepercayaan publik, maka perjalanan luar negeri pun harus tunduk pada prinsip yang sama: hemat, tepat, dan bermanfaat.

Padang, 20 Juni 2025